Posts

Kemenpan-RB Minta Kemendikbud Data Guru Honorer untuk Diangkat CPNS

Guru Sejahtera. “Kemenpan-RB Minta Kemendikbud Data Guru Honorer untuk Diangkat CPNS”. Kalimat tersebut merupakan judul artikel yang dimuat https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3865203/kemenpan-rb-minta-kemendikbud-data-guru-honorer-untuk-diangkat-cpns. Artikel yang dilansir pada tanggal 13 Februari 2018 merupakan kabar yang sangat menggembirakan untuk para guru honor. Mudah mudahan kabar tersebut dapat direalisasikan dengan segera.
Sebagaimana diberitakan oleh detik.com., Kemenpan-RB meminta Kemendikbud mendata jumlah guru honorer. Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui jumlah guru honorer. Pemerintah berwacana akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini.
"Nah, sekarang kita sedang minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata (guru honorer) secara rinci," kata Menpan-RB, Asman Abnur kepada wartawan di Hotel Tentrem Yogyakarta, di Jl AM Sangaji, Selasa (13/2/2018), mengatakan bahwa saat ini Kemenpan-RB sedang meminta Kementerian P…

Dapat Tunjangan Kemahalan, PNS Makin Makmur

Menjadi Guru Sejahtera. Sumber pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) bertambah. Mulai tahun ini, pemerintah memberikan tunjangan kemahalan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan itu sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan, merujuk UU tersebut, pendapatan PNS terdiri atas tiga komponen. Yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan biaya kemahalan. Namun, sejauh ini belum disepakati nominal tunjangan kemahalan yang akan ditetapkan. Yang jelas, besaran itu akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks harga per daerah. Karena itu, nilainya tidak sama antara PNS satu daerah dan daerah lain. Bergantung daerah tugas. ’’Nanti harus dilihat juga kemampuan keuangan negara,” ujarnya. Selain akan menetapkan tunjangan kemahalan, pemerintah berencana merombak skema perbandingan gaji pokok dan tunjangan. Sela…

Guru Produktif untuk SMK Dipenuhi secara Bertahap

Kekurangan 91.861 guru produktif di SMK dicoba dipenuhi secara bertahap. Pemenuhan guru produktif ini disiasati dengan menambah keahlian ganda pada guru umum yang memenuhi syarat. Adapun guru produktif yang tersedia sekarang terus diperkuat kompetensinya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (19/4), di sela acara pembekalan 18 guru produktif SMK dari sejunmlah daerah di Indonesia yang siap ke Perancis untuk pelatihan. Menurut Muhadjir, menjamin tersedianya guru produktif SMK yang kompeten di bidangnya hanya salah satu bagian dari komitmen merevitalisasi pendidikan vokasi di SMK.

PP Nomor 11 Tahun 2017: Inilah Pengaturan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017. Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS, PP tersebut juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut. Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP  ini,  ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menter…

Wahai Guru, Mulailah Menulis!

Masih bingung mau menulis apa? Pegangan! Lho kok pegangan? Ya, pegangan. Tentunya, kita masih ingat, ketika kita bilang bingung, teman kita selalu mengatakan pegangan saja ke pohon. He…he…saya tidak bercanda! Saya serius, kalau anda bingung mau menulis apa, berpeganglah! Tapi jangan berpegangan pada pohon! Berpeganganlah pada pena atau tuts keyboard komputer! Dan mulailah menulis. Tulislah apa saja yang anda suka. Apasaja yang membuat anda bahagia dan senang, tulislah! Banyak hal menarik yang bisa anda tulis.
Jangan pikirkan tentang teori menulis. Menurut Hatim Gazali di dalam blognya http://gazali.wordpress.com/2007/11/24/catatan-7/, semakin banyak membaca tentang teori menulis, menyusun bahasa maka ia semakin bingung dan terkekang untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Karena itulah, menurut saya; cara menulis yang paling jitu dan cepat adalah tanpa belajar tentang teori menulis. Dengan tidak tahu bagaimana cara menulis, seseorang bisa bebas menuangkan gagasannya sesuka ha…

Kisi-kisi Soal UN 2017 Mulai Disiapkan

Sahabat Guru Sejahtera, pada kesempatan ini admin akan menyampaikan informasi seputar ujian nasional 2017. Pada dasarnya, skema ujian nasional 2017 masih mirip dengan ujian nasional 2016. UN 2017 memperbanyak ujian nasional berbasis komputer. Kisi-kisi soal ujian nasional berikut POS UN 2017 pun mulai disiapkan

Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan Kiki Yuliati menyatakan, finalisasi penyelenggaraan UN ditetapkan BSNP melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jadwal Penyelenggaraan UN dijadwalkan bulan April untuk jenjang SMA/SMK sederajat. Adapun SMP dijadwalkan bulan Mei.

Kemdikbud Mengusulkan Moratorium Ujian Nasional 2017

Berdasarkan laman REPUBLIKA.CO.ID, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengusulkan moratorium ujian nasional (UN) di seluruh Indonesia.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di kantor Kemdikbud, Jakarta, Kamis (24/11), mengatakan bahwa moratorium UN sudah tuntas kajiannya dan tinggal nunggu persetujuan presiden.
Mendikbud mempertimbangkan, selama ini fungsi UN hanya sebagai pemetaan, bukan kelulusan. Sehingga, menurutnya tidak perlu dilaksanakan setiap tahun. Mendikbud ingin mengembalikan kebijakan evaluasi murid, menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.


Namun, Muhadjir mengatakan, pemerintah tetap menerapkan standar nasional kelulusan masing-masing sekolah provinsi, kabupaten, kota. Kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan adanya peralihan kewenangan SMA/SMK pada pemerintah provinsi. "Artinya untuk evaluasi nasional, untuk SMA/SMK diserahkan ke provinsi masing-masing. Sedangkan untuk SD dan SMP, kita serahkan ke k…